Oleh : Adreena A
Ketika Rakyat Dipaksa Taat, tetapi Penguasa Tak Selalu Memberi Teladan
LESINDO.COM – Ada yang tak pernah absen dari kehidupan rakyat: pajak. Ia hadir ketika orang menerima gaji, membeli barang, makan di restoran, mengisi bahan bakar, hingga membangun rumah. Negara punya banyak pintu untuk memungutnya. Dari setiap transaksi, ada bagian yang masuk ke kas negara. Dari setiap keringat yang berubah menjadi penghasilan, ada kewajiban yang harus ditunaikan.
Tetapi ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar selesai dijawab: jika rakyat terus diminta membayar, mengapa masih begitu banyak orang yang harus berjuang keras sekadar untuk bertahan hidup?
Di negeri ini, pajak bukan lagi sekadar urusan angka dalam laporan keuangan negara. Ia telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari tentang keadilan. Tentang siapa yang membayar, siapa yang menikmati, dan siapa yang justru berhasil menghindari kewajibannya.
Di warung kecil, seorang pedagang menghitung uang receh hasil penjualan hari itu. Ia harus membayar bahan baku, sewa tempat, listrik, dan kebutuhan rumah tangga. Dalam transaksi tertentu, pajak juga menjadi bagian dari harga yang dibayar pembeli. Sementara di jalanan, pengemudi ojek, buruh, pedagang kaki lima, dan pekerja harian terus berpacu dengan waktu. Mereka bekerja di bawah debu, panas, dan ketidakpastian penghasilan.
Bagi mereka, hidup bukan perkara bagaimana memperbesar keuntungan, melainkan bagaimana memastikan dapur tetap mengepul sampai esok pagi.
Negara meminta kepatuhan. Rakyat berusaha memenuhinya, sebisanya.
Namun, di sudut kehidupan yang lain, muncul pemandangan yang membuat kepatuhan itu terasa seperti lelucon yang mahal. Mereka yang memiliki perusahaan besar, aset berlimpah, properti di berbagai tempat, serta akses kepada tenaga ahli keuangan, mempunyai kemampuan lebih besar untuk menyusun perencanaan pajak. Perencanaan yang sah tentu bukan pelanggaran. Tetapi ketika kewajiban sengaja disembunyikan, penghasilan dimanipulasi, atau kekayaan diparkir untuk menghindari pajak secara ilegal, persoalannya berubah menjadi keadilan yang dirampas.
Di sinilah ironi itu tumbuh. Orang kecil yang penghasilannya mudah terlihat harus berhitung dengan cermat, sementara sebagian pemilik kekayaan besar justru memiliki lebih banyak cara untuk membuat kewajibannya sulit dijangkau.
Tidak semua orang kaya mengemplang pajak. Tidak semua petugas bermain mata dengan wajib pajak. Tetapi setiap dugaan penghindaran pajak, setiap penyalahgunaan kewenangan, dan setiap transaksi gelap yang terbukti terjadi akan meninggalkan luka yang sama: kepercayaan publik terkikis sedikit demi sedikit.
Sebab, pajak bukan sekadar uang yang dipindahkan dari kantong warga ke kas negara. Pajak adalah kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian hasil kerjanya dengan harapan negara menyediakan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, jalan yang baik, transportasi yang aman, dan perlindungan bagi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri.
Ketika kewajiban dipungut dengan tegas, tetapi pengawasan terhadap penyalahgunaan uang publik terasa lemah, kontrak itu kehilangan maknanya.
Pajak yang Tak Pernah Sendirian
Beban rakyat tidak selalu berhenti pada pajak. Ada pungutan lain yang datang dari berbagai arah: biaya administrasi, pungutan liar, atau permintaan uang yang tak memiliki dasar hukum. Dalam situasi tertentu, orang terpaksa membayar bukan karena kewajiban yang sah, melainkan karena ingin urusannya selesai tanpa dipersulit.
Di atas kertas, pungutan itu mungkin tidak bernama pajak. Namun bagi orang yang harus mengeluarkan uang, semuanya sama-sama mengurangi penghasilan yang susah payah dikumpulkan.
Bayangkan seorang warga yang mengurus dokumen, seorang pedagang yang berusaha mempertahankan kiosnya, atau pengusaha kecil yang menanti izin agar bisa beroperasi. Mereka sudah menunaikan kewajiban resmi, tetapi masih berhadapan dengan biaya tambahan yang tak semestinya ada.
Negara memungut pajak atas nama pembangunan. Lalu siapa yang melindungi rakyat dari pungutan yang tumbuh di luar aturan?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan menambah formulir, memperbanyak slogan, atau mengulang kalimat bahwa setiap warga negara wajib taat hukum. Sebab, hukum bukan hanya alat untuk memastikan rakyat patuh. Hukum juga harus menjadi pagar agar mereka yang memegang kekuasaan tidak bertindak sesuka hati.
Kepatuhan yang hanya dituntut dari bawah, sementara pengawasan terhadap mereka yang berada di atas berjalan lamban, bukanlah keadilan. Itu hanya ketertiban yang timpang.
Kekayaan Bumi, Beban di Pundak Rakyat
Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kalimat itu bukan hiasan konstitusi. Ia adalah janji tentang untuk siapa kekayaan negeri ini dikelola.
Indonesia memiliki tanah yang luas, hasil tambang, hutan, laut, serta berbagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Semua itu semestinya menjadi modal bagi kemakmuran bersama. Negara juga membutuhkan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.
Masalahnya muncul ketika rakyat terus diminta berkorban, sementara manfaat pengelolaan kekayaan negeri belum dirasakan secara adil. Ketika layanan publik masih menyisakan banyak persoalan, ketika kesempatan hidup layak tidak terbuka sama lebar bagi semua orang, dan ketika berita tentang dugaan korupsi atau penyalahgunaan uang negara terus berulang, publik berhak bertanya: ke mana sebenarnya uang itu mengalir?
Pertanyaan tersebut bukan sikap anti-pajak. Justru sebaliknya, itulah tuntutan agar pajak kembali kepada tujuan awalnya.
Rakyat tidak sedang meminta negara berhenti memungut pajak. Mereka meminta negara berhenti memperlakukan kepatuhan sebagai kewajiban sepihak.
Sebab, ketika pajak dipungut dari penghasilan yang terbatas, tetapi kebocoran anggaran tidak ditangani secara serius, rakyat seperti diminta menambal atap rumah yang bocor tanpa pernah diizinkan memperbaiki sumber kebocorannya.
