LESINDO.COM – Lulusan Jerman, profesor, lima kali meraih penghargaan dosen berprestasi. Namun dunia akademik kembali diingatkan bahwa kecerdasan, gelar dan sederet penghargaan tidak dengan sendirinya menjadi benteng integritas.
Pagi di kampus biasanya memiliki suasana yang hampir selalu sama. Mahasiswa berjalan tergesa menuju ruang kuliah. Dosen membawa buku dan laptop. Di ruang-ruang akademik, masa depan sedang dibicarakan: penelitian, ilmu pengetahuan, pekerjaan, dan cita-cita.
Tetapi pada Kamis, 20 Agustus 2026, suasana dunia pendidikan tinggi Indonesia mendadak berubah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Purwokerto. Salah satu nama yang kemudian menjadi perhatian adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.
KPK membenarkan bahwa rektor tersebut telah berada di Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dalam rangkaian operasi itu, KPK menyebut 14 orang diamankan, terdiri dari 12 orang di wilayah Purwokerto dan dua orang di Jakarta. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai ratusan juta rupiah.
Namun, hingga tahap awal pemeriksaan, KPK belum mengungkap secara lengkap konstruksi perkara maupun status hukum seluruh pihak yang diamankan.
Di titik inilah publik perlu menahan diri: penangkapan dan pemeriksaan belum sama dengan putusan bersalah. Proses hukum masih harus berjalan dan setiap orang tetap memiliki hak untuk membela diri.
Namun peristiwa ini tetap menyisakan pertanyaan besar.
Bagaimana mungkin seseorang dengan perjalanan akademik panjang dan reputasi yang dibangun puluhan tahun harus berhadapan dengan lembaga antirasuah?
Dari Purwokerto ke Jerman
Akhmad Sodiq bukan sosok yang tiba-tiba muncul di kursi rektor.
Ia merupakan akademisi yang tumbuh dari lingkungan Unsoed. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Peternakan Unsoed. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Jerman.
Ia meraih gelar magister bidang Animal Science dari George-August University dan menyelesaikan pendidikan doktoral di Kassel University, juga dalam bidang Animal Science.
Karier akademiknya kemudian berkembang. Ia menjadi profesor, aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menduduki berbagai posisi organisasi profesi.
Pada 2022, ia dipercaya menjadi Rektor Unsoed. Laman resmi universitas mencatat dirinya sebagai rektor untuk periode 2022 hingga sekarang.
Sederet penghargaan juga menghiasi perjalanan akademiknya.
Ada Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2017. Ada Unsoed Award bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan yang menarik, namanya tercatat lima kali memperoleh penghargaan sebagai dosen berprestasi, antara lain Dosen Berprestasi I Fakultas Peternakan pada 2006 dan 2009, Dosen Berprestasi III tingkat universitas pada 2006, Dosen Berprestasi II tingkat universitas pada 2009, serta penghargaan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Di atas kertas, semua itu adalah sebuah perjalanan yang mengesankan.
Tetapi kemudian datang satu babak yang sama sekali berbeda.
Ketika Prestasi Tidak Cukup
Ada pelajaran penting yang kembali muncul dari peristiwa ini.
Gelar akademik tidak otomatis melahirkan integritas.
Profesor bukan sinonim dari manusia tanpa cela. Doktor bukan jaminan seseorang selalu benar. Jabatan rektor bukan sertifikat kesucian moral.
Demikian pula penghargaan sebagai dosen berprestasi.
Prestasi mengukur capaian seseorang dalam bidang tertentu. Integritas menguji bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan, kewenangan dan kesempatan ketika tidak ada orang lain yang melihat.
Keduanya berbeda.
Seseorang bisa sangat cerdas tetapi gagal mengendalikan keserakahan. Bisa sangat berpendidikan tetapi tergoda kekuasaan. Bisa memperoleh penghargaan berkali-kali tetapi tetap menghadapi ujian moral ketika berhadapan dengan uang dan kewenangan.
Karena itu, pendidikan tertinggi sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang memperoleh gelar.
Pendidikan tertinggi adalah ketika pengetahuan mampu menundukkan keserakahan.
Jalur Mandiri dan Pertanyaan yang Lebih Besar
Informasi awal yang beredar menyebut operasi KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Sejumlah pemberitaan menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Namun detail konstruksi perkara masih menunggu penjelasan resmi KPK.
Jika dugaan tersebut nantinya terbukti, persoalannya tidak berhenti pada siapa menerima uang dan siapa menyerahkannya.
Ada persoalan yang jauh lebih besar: ketika pendidikan berubah menjadi transaksi, apa yang sebenarnya sedang dijual?
Kampus seharusnya menjadi tempat di mana kemampuan akademik diuji secara adil. Kursi mahasiswa semestinya diperoleh melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi Fakultas Kedokteran.
Di sana mahasiswa tidak sekadar belajar menjadi sarjana. Mereka sedang dipersiapkan menjadi dokter—profesi yang kelak berhadapan dengan kehidupan manusia.
Karena itu, jika proses masuknya saja sudah tercemar oleh transaksi ilegal, pertanyaan moralnya menjadi jauh lebih panjang.
Bukan sekadar soal uang.
Melainkan tentang keadilan, kepercayaan dan masa depan profesi.
Jangan Terburu-buru Menyebut Semua Kampus
Kasus Unsoed juga berpotensi memunculkan spekulasi liar bahwa praktik serupa terjadi di berbagai perguruan tinggi.
Kekhawatiran semacam itu wajar. Tetapi tuduhan tidak boleh menggantikan pembuktian.
Jalur penerimaan mahasiswa mandiri di perguruan tinggi perlu diawasi secara serius, bukan karena semua kampus pasti bermasalah, melainkan karena setiap sistem yang melibatkan kewenangan besar, uang dan seleksi harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.
Kampus tidak boleh menjadi ruang yang hanya transparan ketika semuanya berjalan baik.
Justru transparansi paling dibutuhkan ketika keputusan menyangkut sesuatu yang bernilai tinggi.
Jika ada dugaan penyimpangan, maka aparat penegak hukum harus membuktikannya. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang diperiksa juga harus dipulihkan.
Itulah prinsip negara hukum.
Ujian Sesungguhnya Bukan di Ruang Kuliah
Ada ironi yang sulit diabaikan.
Di ruang kuliah, mahasiswa diajarkan tentang etika. Dalam penelitian, mereka belajar tentang kejujuran akademik. Dalam ujian, mereka dilarang menyontek. Dalam skripsi, plagiarisme menjadi dosa akademik.
Tetapi setelah seseorang memperoleh jabatan, ujian yang sebenarnya justru dimulai.
Bukan lagi ujian tertulis.
Melainkan ujian ketika seseorang memiliki kewenangan.
Ujian ketika ada uang di atas meja.
Ujian ketika ada orang menawarkan keuntungan.
Ujian ketika sebuah keputusan dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, kelompok atau orang lain.
Pada titik itulah integritas bekerja.
Dan integritas tidak dapat dibeli dengan gelar.
Ia juga tidak dapat diberikan melalui penghargaan.
Ia dibentuk oleh kebiasaan memilih yang benar, terutama ketika pilihan yang salah menawarkan keuntungan yang lebih besar.
Takut kepada Tuhan
Ada satu kalimat sederhana yang sebenarnya relevan untuk membaca peristiwa seperti ini:
Manusia bisa takut kepada hukum karena hukum memiliki aparat. Tetapi manusia yang takut kepada Tuhan akan tetap menjaga dirinya bahkan ketika tidak ada aparat yang melihat.
Tentu saja, hukum tetap harus menjadi pagar utama. Negara membutuhkan aturan, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Tetapi hukum memiliki keterbatasan.
Tidak semua tindakan dapat diawasi.
Tidak semua transaksi dapat terlihat.
Tidak semua niat dapat dibaca.
Di sinilah moral dan keyakinan menemukan tempatnya.
Seseorang mungkin mampu menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi keyakinan mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar tersembunyi dari Tuhan.
Karena itu, persoalan korupsi pada akhirnya bukan hanya persoalan kurangnya regulasi.
Ia juga persoalan manusia dan nafsunya.
Dari Satu Rektor, Sebuah Cermin
Akhmad Sodiq kini berada dalam proses hukum yang harus dihormati. KPK masih harus menyelesaikan pemeriksaan dan menjelaskan konstruksi perkara secara resmi.
Namun apa pun hasil akhirnya nanti, peristiwa ini telah menghadirkan sebuah cermin bagi dunia pendidikan tinggi.
Cermin itu memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama diketahui:
tingginya pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya integritas.
Seorang profesor bisa salah.
Seorang rektor bisa diuji.
Seorang pejabat bisa tergoda.
Dan manusia tetaplah manusia, dengan segala kemungkinan jatuh dan bangunnya.
Karena itu, mungkin sudah saatnya ukuran keberhasilan seorang pemimpin kampus tidak berhenti pada berapa banyak gelar yang dimiliki, berapa banyak penghargaan yang diterima, berapa banyak jurnal yang diterbitkan, atau seberapa tinggi jabatan yang berhasil dicapai.
Ukuran yang lebih penting adalah pertanyaan sederhana:
Ketika memiliki kesempatan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, apakah ia memilih mengambil atau menahan diri?
Di situlah kualitas manusia diuji.
Sebab pada akhirnya, gelar dapat menunjukkan kecerdasan, penghargaan dapat menunjukkan prestasi, jabatan dapat menunjukkan kepercayaan. Tetapi hanya integritas yang menunjukkan siapa sebenarnya seseorang.
Dan bagi seorang pemimpin pendidikan, mungkin itulah gelar tertinggi yang tidak pernah tercetak di ijazah: amanah. (Hib)
