LESINDO.COM – Di zaman ketika setiap orang memiliki panggungnya sendiri, suara tak lagi sekadar alat komunikasi—ia menjelma menjadi senjata. Atas nama kebebasan berbicara, demokrasi, kritik, bahkan Tuhan, kata-kata dilontarkan tanpa jeda, tanpa jeda pula untuk merenung: apakah ini masih kritik, atau telah berubah menjadi provokasi?
Ruang publik kita hari ini seperti lapangan terbuka tanpa pagar. Siapa pun boleh masuk, berteriak, menunjuk, menuding. Tidak ada batas yang jelas antara keberanian bersuara dan keberingasan berbicara. Ketika kebencian menyusup, kata-kata melesat seperti peluru liar—tak memilih sasaran, tak peduli akibat. Ia menyerupai letupan senapan otomatis: cepat, bising, dan sering kali melukai siapa saja yang berada di sekitarnya.
Sejak kecil, kita diajari tentang toleransi. Tentang sopan santun. Tentang adab yang menjadi penyangga peradaban. Di ruang kelas, nilai-nilai itu ditanamkan perlahan—bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kenyataan yang harus dirawat. Namun, saat dewasa, pelajaran itu seakan terkikis oleh kebutuhan lain: pengakuan, validasi, dan keinginan untuk didengar.
Di titik inilah batas menjadi kabur. Kritik yang seharusnya mencerahkan berubah menjadi serangan yang membakar. Mimbar—baik di panggung nyata maupun layar kaca—tidak lagi sekadar tempat menyampaikan gagasan, melainkan arena pertarungan opini. Semangat yang meluap tanpa kendali sering kali justru menyeret pembicara ke wilayah yang berbahaya: hukum.
Pasal-pasal menunggu, diam tapi tegas. Ia tidak peduli pada niat yang diklaim mulia jika cara yang ditempuh melanggar batas. Di sisi lain, publik terbelah. Ada yang melihatnya sebagai keberanian, ada pula yang menilainya sebagai kelalaian.
Ironisnya, mereka yang berdiri di mimbar itu bukan orang sembarangan. Mereka terdidik, memahami kata, menguasai retorika. Namun, dalam pusaran kepentingan, kebenaran sering kali menjadi lentur. Ia dibengkokkan agar sesuai dengan arah kelompok, disesuaikan dengan kepentingan yang lebih besar—atau mungkin lebih sempit.
Di balik jargon “demi rakyat”, terselip kepentingan yang tak selalu jernih. Ada perjuangan yang tulus, tentu. Tapi tak sedikit pula yang sekadar meminjam nama rakyat untuk menguatkan posisi sendiri. Di sana, kebenaran bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang dibentuk.
Ruang publik akhirnya bukan hanya menjadi tempat bertukar pikiran, tetapi juga ladang perebutan pengaruh. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal yang perlahan menghilang adalah adab—nilai yang dulu diajarkan dengan sabar, kini sering dikorbankan demi tepuk tangan.
Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar: apakah kita benar-benar sedang belajar berdemokrasi, atau justru sedang kehilangan arah dalam kebebasan itu sendiri? (Tia)
