LESINDO.COM – Di banyak ruang sosial kita hari ini, persoalan hukum kerap terasa seperti kabut tipis yang membingungkan arah. Di satu sisi, ada keyakinan agama yang diyakini sebagai panduan hidup; di sisi lain, ada hukum negara yang mengatur kehidupan bersama. Ketika keduanya bertemu tanpa pemahaman yang jernih, lahirlah gesekan—kadang kecil, kadang menjelma konflik.
Belajar Membaca Batas: Antara Legal dan Halal
Hidup bernegara pada dasarnya adalah kesepakatan. Dalam konteks Indonesia, kesepakatan itu terwujud dalam hukum positif—aturan yang disusun untuk menjaga ketertiban bersama di tengah keberagaman. Hukum ini tidak berdiri untuk satu kelompok saja, melainkan untuk semua warga dengan latar belakang yang berbeda.
Di sinilah pentingnya membedakan dua ranah: legal–ilegal dan halal–haram.
Legal dan ilegal adalah bahasa publik—ia mengatur lalu lintas kehidupan bersama, dari perizinan usaha hingga ketertiban sosial. Sementara halal dan haram adalah bahasa keyakinan—ia hidup dalam ruang batin, membimbing individu dalam menjalankan nilai-nilai agama.
Ketika seseorang membuka usaha yang secara hukum negara sah—misalnya menjual makanan tertentu yang mungkin tidak dikonsumsi oleh kelompok lain—negara melihatnya dalam bingkai izin, pajak, dan aturan usaha. Di titik ini, hukum publik bekerja. Sementara pilihan untuk mengonsumsi atau tidak, tetap menjadi wilayah privat masing-masing individu, ditentukan oleh keyakinan personal.
Toleransi Bukan Sekadar Slogan
Toleransi sering kali dipahami sebagai sikap “membiarkan”. Padahal lebih dari itu, toleransi adalah kesadaran aktif untuk menghormati batas. Ia tidak menuntut kita setuju, tetapi mengajak kita memahami posisi orang lain dalam kerangka hidup bersama.
Dalam prinsip dasar negara, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan beragama dijamin. Artinya, setiap orang memiliki ruang untuk menjalankan keyakinannya—tanpa harus memaksakan keyakinan itu menjadi aturan umum bagi semua.
Di sinilah kedewasaan sosial diuji. Ketika melihat seseorang tidak menjalankan praktik ibadah tertentu, misalnya, respons yang bijak bukanlah penghakiman, melainkan kesadaran bahwa tidak semua urusan adalah wilayah publik. Ada ruang privat yang tidak boleh dimasuki oleh tekanan sosial, apalagi paksaan.
Negara Hukum dan Batas Kewenangan
Satu prinsip penting dalam negara hukum adalah: penegakan aturan bukanlah hak individu, melainkan kewenangan aparat. Ketika masyarakat mengambil alih peran itu—dengan dalih moral atau agama—yang terjadi bukanlah ketertiban, melainkan potensi kekacauan.
Main hakim sendiri, dalam bentuk apa pun, justru merusak fondasi hukum itu sendiri. Ia mengaburkan batas antara benar dan merasa benar. Padahal, negara telah menyediakan mekanisme untuk menilai dan menindak pelanggaran.
Menjaga Harmoni di Tengah Perbedaan
Keberagaman bukan sekadar fakta sosial di Indonesia, tetapi juga realitas yang menuntut kebijaksanaan. Mayoritas maupun minoritas memiliki tanggung jawab yang sama: menjaga ruang bersama agar tetap adil dan aman bagi semua.
Memahami perbedaan antara hukum publik dan keyakinan privat bukan berarti melemahkan iman. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kedewasaan dalam menempatkan iman secara proporsional—tidak memaksakan, tetapi memberi teladan.
Pada akhirnya, hidup bernegara adalah tentang berbagi ruang. Dan berbagi ruang membutuhkan satu hal yang sederhana, namun tidak selalu mudah: menghormati batas. (Net)
