LESINDO.COM – Oleh sebab tertentu, ruang publik kita belakangan terasa semakin bising. Bukan sekadar ramai oleh perdebatan, tetapi penuh nada tinggi, sindiran tajam, potongan video tanpa konteks, hingga kalimat-kalimat yang lebih mirip peluru daripada argumentasi. Media sosial menjadi arena, layar gawai menjadi tribun, dan setiap orang seolah mendapat mandat untuk menjadi hakim bagi siapa pun yang berbeda pandangan.
Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal perlahan menghilang: empati.
Padahal, bangsa ini dibangun bukan oleh keseragaman suara, melainkan oleh kemampuan untuk duduk bersama dalam perbedaan. Namun dalam praktik politik sehari-hari, perbedaan justru kerap berubah menjadi permusuhan. Lawan politik tak lagi dipandang sebagai sesama warga negara yang memiliki pandangan berbeda, melainkan ancaman yang harus dijatuhkan—kalau perlu dihancurkan sampai ke akar citranya.
Fenomena itu tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus dipelihara: membagikan informasi tanpa memeriksa sumber, mempercayai kabar yang sesuai dengan preferensi kelompok, lalu mengulangnya berkali-kali sampai terdengar seperti kebenaran.
Di sebuah warung kopi di sudut kota, perdebatan politik kini bisa berlangsung lebih panas daripada pembahasan harga kebutuhan pokok. Di grup keluarga, tautan berita sering dilempar tanpa jeda verifikasi. Di lini masa, seseorang bisa dipuja pagi hari, lalu dihujat habis-habisan pada sore yang sama hanya karena potongan video berdurasi tiga puluh detik.
Yang berubah bukan sekadar cara berpolitik, melainkan cara manusia memandang manusia lain.
Psikologi sosial menyebut keadaan ini sebagai in-group bias—kecenderungan untuk mempercayai kelompok sendiri dan mencurigai kelompok lain. Ketika identitas politik melekat terlalu kuat pada ego, kritik terhadap pilihan politik terasa seperti serangan terhadap harga diri. Di titik itulah logika mulai kalah oleh emosi.
Tak heran jika percakapan politik sering berakhir pada saling serang karakter. Fakta tak lagi dipakai untuk mencari solusi, melainkan sebagai senjata untuk mempermalukan lawan. Kebenaran dipertontonkan, bukan diperjuangkan.
Ironisnya, semakin keras seseorang berbicara, semakin banyak perhatian yang ia dapatkan. Algoritma media sosial menyukai kemarahan. Konten yang memancing emosi bergerak lebih cepat daripada data yang membutuhkan waktu untuk dipahami. Kebencian menjadi viral. Klarifikasi berjalan tertatih.
Dalam situasi seperti itu, empati terlihat seperti kemewahan—sesuatu yang dianggap terlalu lembut untuk dunia politik yang keras.
Padahal justru di sanalah demokrasi diuji.
Empati bukan berarti menyetujui semua pandangan. Ia juga bukan tanda kelemahan. Dalam politik, empati adalah kemampuan untuk berkata, “Saya menolak gagasan Anda, tetapi saya tetap menghormati martabat Anda.”
Kalimat sederhana itu tampak sepele, tetapi di ruang publik hari ini, ia terasa hampir revolusioner.
Empati mengubah arah komunikasi. Dari menyerang pribadi menuju menguji kebijakan. Dari teriakan menuju argumentasi. Dari “siapa yang salah” menuju “apa yang bisa diperbaiki.”
Dalam bahasa negosiasi modern, pendekatan itu dikenal dengan prinsip hard on the problem, soft on the people—tegas terhadap persoalan, namun tetap lembut terhadap manusianya.
Sayangnya, prinsip itu belum sepenuhnya menjadi budaya politik kita.
Yang lebih sering muncul justru sebaliknya: lembut pada kelompok sendiri, keras pada siapa pun yang berbeda.
Maka pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang paling benar, melainkan apakah kita cukup dewasa untuk tetap manusiawi saat merasa benar.
Sebab sejarah menunjukkan, bangsa tidak runtuh hanya karena perbedaan pendapat. Bangsa runtuh ketika warganya kehilangan kemampuan untuk mendengar.
Dan mungkin, di tengah musim politik yang semakin gaduh, Indonesia tidak sedang kekurangan orang pintar. Indonesia hanya sedang merindukan lebih banyak orang yang benar—tanpa kehilangan empati. (Nes)
