Oleh : Lembah Manah
Geng Solo: Sekadar istilah atau simbol jejaring kekuasaan?
LESINDO.COM – Dalam politik, istilah sering kali lebih cepat menyebar daripada penjelasan. Geng Solo menjadi salah satu contohnya.
Istilah tersebut digunakan dalam berbagai percakapan, mulai dari diskusi warung kopi, ruang redaksi, media sosial, hingga perdebatan elite politik. Sebagian menggunakannya sebagai sindiran. Sebagian lain memakainya untuk menggambarkan jejaring pengaruh yang dianggap masih bekerja di balik panggung kekuasaan.
Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Geng Solo?
Apakah sekadar orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan Jokowi? Apakah mereka yang pernah bekerja dalam pemerintahan dan kemudian menempati posisi strategis? Ataukah sebuah jejaring kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan dan konfigurasi politik nasional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kedekatan personal tidak otomatis berarti kesamaan kepentingan. Begitu pula hubungan politik tidak selalu membuktikan adanya koordinasi atau kendali dalam satu kelompok.
Namun, dalam demokrasi, persepsi publik tetap memiliki arti. Ketika sejumlah figur yang memiliki hubungan dengan seorang mantan presiden terus menjadi bagian dari percakapan mengenai kekuasaan, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana pengaruh jejaring tersebut.
Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dalam pemilihan umum. Ia juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan bagaimana kekuasaan dijalankan setelah seseorang menduduki jabatan publik.
Jika istilah Geng Solo hanya menjadi label untuk menyederhanakan persoalan politik yang kompleks, ia berisiko berubah menjadi stigma. Namun, jika istilah itu menunjuk pada dugaan jejaring pengaruh yang nyata, pembahasannya harus dibawa ke wilayah yang lebih substantif: siapa melakukan apa, melalui mekanisme apa, dan dengan kepentingan siapa.
Politik tidak cukup dibaca melalui kedekatan, foto bersama, atau asal-usul seseorang.
Ketika Solo menjadi alamat politik nasional
Ada ironi tersendiri dalam fenomena ini. Kota yang selama bertahun-tahun membangun identitas melalui kebudayaan, kesenian, dan keramahan masyarakatnya kini ikut memikul beban simbolik dari pertarungan politik nasional.
Solo seolah menjadi alamat yang selalu dicari ketika publik ingin memahami perkembangan kekuasaan. Bahkan, orang yang sekadar mampir ke kota ini untuk bertemu teman atau bersilaturahmi terkadang ikut bercanda dengan menyebut istilah Geng Solo.
Di satu sisi, fenomena tersebut bisa dibaca sebagai kebanggaan. Tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki keterhubungan sedekat itu dengan perjalanan politik seorang presiden. Namun, di sisi lain, ada pertanyaan yang patut direnungkan: apakah Solo akan terus dikenal karena sejarah dan kebudayaannya, atau justru semakin identik dengan jaringan kekuasaan?
Sebab, sebuah kota tentu jauh lebih besar daripada figur yang pernah lahir dan tumbuh di dalamnya.
Masyarakat Solo bukan satu kelompok politik. Mereka memiliki pilihan, kepentingan, dan pandangan yang beragam. Tidak semua warga merasa menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan, sebagaimana tidak semua orang yang memiliki kedekatan dengan seorang tokoh otomatis mewakili kepentingan masyarakat kota tersebut.
Menyamakan Solo dengan satu kelompok politik justru berpotensi mengaburkan kenyataan sosial yang jauh lebih luas.
Kekuasaan boleh berakhir, pengaruh bisa bertahan
Dalam sejarah politik, kekuasaan tidak selalu selesai ketika jabatan berakhir. Ada warisan kebijakan, jaringan personal, loyalitas, dan pengaruh yang dapat bertahan lebih lama daripada masa jabatan itu sendiri.
Namun, pengaruh semacam itu semestinya tetap berada dalam ruang yang dapat diuji oleh publik. Tidak boleh ada kekuasaan informal yang kebal dari kritik hanya karena pernah berjasa, memiliki kedekatan dengan penguasa, atau dianggap bagian dari lingkaran politik tertentu.
Pada akhirnya, istilah Geng Solo mungkin akan terus hidup selama masyarakat masih melihat adanya hubungan antara Solo, figur mantan presiden, dan dinamika kekuasaan nasional.
Tetapi, sejarah Solo tidak dimulai dari Jokowi dan tidak seharusnya berakhir dengan Geng Solo. Kota ini telah melewati zaman kerajaan, kolonialisme, pergolakan sosial, Reformasi, hingga demokrasi modern.
Solo memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada satu periode pemerintahan.
Dan barangkali, yang paling menarik bukanlah seberapa besar pengaruh sebuah kelompok yang disebut Geng Solo, melainkan seberapa jauh demokrasi Indonesia mampu memastikan bahwa kekuasaan—siapa pun pemiliknya, dari kota mana pun asalnya—tetap tunduk pada kepentingan publik.
Sebab, dalam demokrasi, tidak ada kota yang berhak memiliki kekuasaan. Tidak pula ada kelompok yang berhak mengklaim negara sebagai miliknya.
Catatan penyuntingan: Untuk publikasi, bagian sejarah 1999 dan pembakaran kantor perwakilan pemerintah provinsi sebaiknya dilengkapi tanggal, nama gedung, dan sumber arsip. Istilah Geng Solo juga perlu diposisikan sebagai label dalam wacana politik, bukan sebagai organisasi yang keberadaannya sudah terbukti secara formal.
