LESINDO.COM – Perdagangan Antar Pulau Wajib Lapor! Mulai 1 Agustus 2026, PAB Jadi Syarat Masuk Pelabuhan
Pernahkah Anda mengalami keterlambatan bongkar muat barang di pelabuhan karena dokumen yang kurang lengkap? Mulai 1 Agustus 2026, hal itu bisa dihindari dengan satu langkah sederhana: melaporkan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) sebelum kapal bersandar.
Apa Itu PAB?
PAB adalah dokumen elektronik yang menjadi tiket masuk bagi setiap pengiriman barang antarpulau melalui jalur laut. Ibarat tiket pesawat, tanpa PAB, barang Anda tidak akan mendapatkan layanan kepelabuhanan.
Sistem ini menggantikan daftar muatan/manifes domestik manual, sehingga proses menjadi lebih digital, tertib, dan efisien.
Kapan Ini Mulai Berlaku?
Pemerintah menerapkan aturan ini secara bertahap di seluruh pelabuhan Indonesia:
Gelombang Pertama — 1 Agustus 2026
Sebanyak sepuluh pelabuhan strategis di berbagai wilayah Indonesia mulai memberlakukan kewajiban ini. Mulai dari Tarakan di Kalimantan Utara, Nunukan di perbatasan Kalimantan-Malaysia, hingga Sribayintan Kijang di Bintan, Kepulauan Riau. Di Sumatra, pelabuhan Lhokseumawe di Aceh menjadi salah satu yang pertama menerapkan. Sementara di Jawa, pelabuhan Benoa di Denpasar, Bali, dan Lembar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, juga masuk dalam daftar. Kemudian Talang Duku di Jambi, Pontianak di Kalimantan Barat, Ternate di Maluku Utara, serta Kuala Tanjung di Batubara, Sumatra Utara, turut menyusul.
Gelombang Kedua — 11 Agustus 2026
Hanya berselang sepuluh hari, dua pelabuhan lagi bergabung, yaitu Pekanbaru di Riau dan Pangkal Balam di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Kenapa Ini Penting?
Tanpa PAB, proses distribusi barang bisa terhenti. Pelaporan PAB menjadi syarat utama untuk:
Mendapatkan izin masuk barang ke pelabuhan
Menerbitkan shipping instruction
Menerbitkan dokumen keberangkatan kapal
Jadi, jika Anda pengusaha, distributor, atau pemilik muatan, ini bukan sekadar aturan—ini adalah kebutuhan operasional.
Konsekuensi Jika Tidak Melapor
Pemerintah tidak main-main. Pengabaian kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari:
Peringatan tertulis
Penghentian sementara kegiatan usaha
Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Jauh lebih baik mencegah daripada mengurus sanksi, bukan?
Yang Harus Anda Siapkan
Buat akun di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)
Laporkan PAB secara rutin melalui www.insw.go.id
Pastikan setiap pengiriman memiliki Nomor PAB yang valid
Siapkan data lengkap: identitas cargo owner, pengirim, jenis barang, dan tujuan
