Ketika Kota Kecil Menjadi Episentrum Politik Kekuasaan
LESINDO.CM – Solo bukan Jakarta. Luas wilayahnya terbatas, denyut kotanya relatif tenang, dan kehidupan masyarakatnya lekat dengan tradisi Jawa. Namun, dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, kota ini berkali-kali menjadi panggung penting. Kini, setelah melahirkan seorang presiden, Solo kembali menjadi pusat perhatian. Sebuah istilah pun mengemuka: Geng Solo.
Ada yang menarik setiap kali nama Solo disebut dalam percakapan politik nasional. Kota yang dikenal dengan keraton, batik, kuliner, dan tradisi Jawanya itu seolah memiliki daya magnet yang jauh melampaui batas geografisnya. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Solo tidak sekadar menjadi tempat kelahiran seorang pemimpin nasional. Kota ini juga menjadi semacam alamat politik yang terus diperbincangkan.
Istilah Geng Solo kemudian muncul dan semakin populer. Ia bukan nama organisasi resmi, bukan pula identitas politik yang memiliki struktur kepengurusan. Namun, dalam percakapan publik, istilah itu memiliki konotasi yang cukup jelas: lingkaran orang, kepentingan, jejaring, dan pengaruh politik yang diasosiasikan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta orang-orang di sekitarnya.
Penyebutan itu memperlihatkan satu hal: dalam politik Indonesia, sebuah kota bisa berubah menjadi simbol kekuasaan ketika figur yang berasal dari sana berhasil mencapai puncak kepemimpinan nasional.
Kota kecil dengan ingatan politik yang panjang
Jauh sebelum Jokowi menjadi presiden, Solo sudah memiliki sejarah politik yang tidak sederhana. Kota ini bukan sekadar pusat kebudayaan Jawa, melainkan ruang pertemuan berbagai kepentingan: kerajaan, kolonialisme, perdagangan, etnisitas, hingga gerakan politik modern.
Peristiwa Geger Pecinan pada 1740, misalnya, menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah kawasan Surakarta. Pergolakan yang bermula dari kekerasan kolonial terhadap masyarakat Tionghoa itu berkembang menjadi konflik yang melibatkan kekuatan politik kerajaan dan kelompok-kelompok lain. Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa rentannya kehidupan masyarakat ketika kepentingan kekuasaan, identitas, dan sentimen sosial saling bertabrakan.
Ingatan tentang konflik antarkelompok tidak berhenti di masa kerajaan. Dalam perjalanan sejarah yang lebih dekat, Solo juga menyimpan pengalaman pahit tentang kekerasan sosial. Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu luka yang sulit dilupakan.
Toko-toko dibakar dan dijarah. Sejumlah bangunan hancur. Di beberapa tempat, tulisan Pribumi dengan cat semprot muncul di dinding dan bagian depan pertokoan. Identitas etnis kembali menjadi penanda yang berbahaya. Kota yang selama ini dikenal dengan ungkapan tata tentrem kerta raharja justru menyaksikan bagaimana ketegangan sosial dapat meledak dalam waktu singkat.
Solo seakan memiliki dua wajah: kota dengan tradisi budaya yang halus, tetapi juga menyimpan catatan pergolakan politik dan sosial yang keras.
Dari Reformasi hingga panggung kekuasaan
Reformasi 1998 tidak serta-merta mengakhiri dinamika politik di Solo. Perubahan kekuasaan di tingkat nasional ikut merembet ke daerah.
Ketika Megawati Soekarnoputri gagal menjadi presiden meskipun PDI-P tampil sebagai pemenang pemilu legislatif 1999, dan MPR justru memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden, ketegangan politik ikut terasa di berbagai daerah. Solo pun mengalami gejolak. Kantor perwakilan pemerintah provinsi di kawasan Gladak menjadi salah satu bangunan yang terbakar dalam rangkaian kerusuhan saat itu.
Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Solo bukan wilayah yang steril dari pertarungan politik nasional. Apa yang terjadi di Jakarta dapat menemukan gema yang kuat di kota ini.
Namun, ada perubahan besar setelah memasuki era demokrasi elektoral. Jika sebelumnya Solo lebih sering menjadi ruang pantulan konflik politik nasional, pada periode berikutnya kota ini justru melahirkan figur yang mampu membawa pengaruhnya sampai ke pusat kekuasaan.
Nama itu adalah Joko Widodo.
Jokowi dan perubahan peta politik Solo
Perjalanan Jokowi dari pengusaha mebel, Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia menjadi cerita politik yang mengubah posisi Solo dalam peta nasional.
Solo tidak lagi hanya dikenal sebagai kota budaya atau basis politik partai tertentu. Kota ini mulai dipandang sebagai tempat lahirnya model kepemimpinan baru yang kemudian memperoleh panggung nasional.
Setelah Jokowi menjadi presiden, hubungan antara Solo dan kekuasaan nasional semakin menarik perhatian. Orang-orang yang pernah berada dalam lingkaran pemerintahan maupun jaringan politiknya ikut menjadi bahan pembicaraan. Setiap perkembangan politik yang melibatkan nama-nama tertentu sering kali ditarik kembali ke satu titik: Solo.
Bahkan setelah Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, kediaman pribadinya di kawasan Sumber tetap menjadi salah satu tujuan masyarakat dari berbagai daerah. Ada yang datang untuk bersilaturahmi, meminta foto, menyampaikan aspirasi, atau sekadar ingin melihat langsung sosok yang pernah memimpin negeri ini selama dua periode.
Pemandangan tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan formal memang memiliki batas waktu, tetapi pengaruh politik tidak selalu berhenti bersamaan dengan berakhirnya jabatan.
Di sinilah istilah Geng Solo memperoleh ruang tumbuh.
