Oleh : Icha A
LESINDO.COM – Pagi itu, persoalan sebuah RT sebenarnya tidak banyak. Hanya soal jalan yang rusak, iuran yang belum dibayar, sampah yang terlambat diangkut, jadwal ronda yang tidak berjalan, dan beberapa warga yang merasa keputusan pengurus tidak cukup adil.
Tetapi ternyata menyelesaikannya tidak sesederhana membicarakannya.
Ada yang merasa paling dirugikan. Ada yang merasa paling benar. Ada yang memilih diam karena tidak ingin terlibat. Ada pula yang paling keras berbicara, tetapi ketika tiba waktunya ikut bekerja, tiba-tiba menghilang.
Begitulah manusia.
Dalam ruang yang hanya dihuni puluhan atau ratusan kepala saja, kepentingan sudah bisa bercabang ke mana-mana.
Lalu kita berbicara tentang negara.
Negeri kepulauan yang begitu luas. Berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda kebiasaan, berbeda kepentingan. Jutaan manusia membawa persoalannya masing-masing dan berharap negara mampu mendengar semuanya.
Maka mengurus negara tentu bukan pekerjaan yang sederhana.
Dari luar, kursi kekuasaan mungkin terlihat nyaman. Di dalamnya, mungkin ada keputusan yang harus dipilih di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi.
Tetapi justru karena kekuasaan membawa beban yang besar, ia tidak boleh kebal terhadap kritik.
Pejabat bisa salah.
Pemerintah bisa keliru.
Lembaga negara bisa mengambil keputusan yang dipersoalkan masyarakat.
Dan rakyat mempunyai hak untuk mempertanyakannya.
Yang perlu dijaga adalah batas yang sering kali hilang ketika emosi mengambil alih: kritik tidak harus menjadi penghinaan.
Berbeda pendapat tidak harus berubah menjadi kebencian.
Tidak setuju dengan seseorang tidak berarti kita berhak menghilangkan martabat kemanusiaannya.
Sebab ketika kritik berubah menjadi caci maki, yang hilang bukan hanya kesantunan. Kadang akal sehat ikut meninggalkan percakapan.
Ada hal lain yang barangkali lebih sulit kita akui.
Kita sering marah melihat kemunafikan orang lain, tetapi kurang teliti membaca kemunafikan di dalam diri sendiri.
Kita meminta pejabat jujur.
Tetapi apakah kita selalu jujur ketika tidak ada yang melihat?
Kita meminta penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Tetapi bagaimana ketika kita memiliki sedikit kekuasaan di lingkungan sendiri?
Kita meminta orang lain menghormati perbedaan.
Tetapi apakah kita mampu menghormati orang yang berbeda pilihan dengan kita?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak nyaman.
Karena lebih mudah menunjuk daripada bercermin.
Lebih mudah mencari kesalahan orang lain daripada mengakui bahwa di dalam diri kita pun ada kepentingan, ego, dan keinginan untuk dibenarkan.
Barangkali itulah bentuk kemunafikan yang paling halus.
Bukan selalu bermuka dua karena ingin mendapatkan sesuatu.
Kadang seseorang memakai topeng hanya untuk menutupi sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan kepada dunia.
Bahkan mungkin ada yang tidak menginginkan kekuasaan, tidak mengejar keuntungan, hanya ingin hidup tenang. Namun dalam perjalanan hidup, ia tetap bisa terjebak dalam kompromi-kompromi kecil yang perlahan membuat dirinya jauh dari apa yang dulu diyakininya.
Karena manusia memang tidak selalu lurus ketika berjalan di tengah sistem.
Demokrasi kemudian menyediakan ruang untuk mengoreksi kekuasaan.
Ada lembaga perwakilan.
Ada DPR.
Ada pemilu.
Ada kebebasan menyampaikan pendapat.
Ada ruang bagi masyarakat sipil untuk mengawasi.
Namun demokrasi bukan hanya soal apakah wakil rakyat hadir di gedung parlemen.
Demokrasi juga tentang apakah suara yang datang dari luar gedung itu benar-benar didengar.
Sebagian masyarakat merasa belum terwakili. Sebagian merasa kebijakan lebih dekat kepada kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan sehari-hari mereka.
Perasaan semacam itu tidak seharusnya ditertawakan.
Tetapi juga tidak cukup berhenti pada kemarahan.
Kekecewaan membutuhkan saluran.
Kritik membutuhkan data.
Protes membutuhkan tanggung jawab.
Dan pilihan politik tetap merupakan keputusan masing-masing warga.
Ada warga yang memilih menggunakan hak pilihnya.
Ada pula yang memilih tidak memilih sebagai bentuk sikap politik.
Di beberapa tempat, muncul seruan boikot pajak sebagai bentuk protes.
Tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi dan perlu dipertimbangkan secara sadar, bukan semata-mata karena terbawa arus kemarahan.
Sebab demokrasi bukan perlombaan siapa yang paling keras berteriak.
Demokrasi adalah ruang ketika manusia yang berbeda masih bersedia duduk dalam satu meja.
Yang sering kita lupakan, negara bukan hanya pemerintah.
Negara bukan hanya presiden.
Bukan hanya menteri.
Bukan hanya DPR.
Negara juga adalah kita.
Orang yang pagi-pagi membuka warung.
Petani yang berangkat ke sawah.
Guru yang masuk kelas.
Sopir yang mengantar penumpang.
Buruh yang menunggu upah.
Pedagang kecil yang menghitung keuntungan sebelum menutup kios.
Orang tua yang menyisihkan uang untuk biaya sekolah anak.
Dan warga biasa yang mungkin tidak pernah masuk televisi, tetapi setiap hari ikut menjaga negeri ini tetap berjalan.
Karena itu, ketika mengatakan atas nama rakyat, barangkali kita perlu berhenti sejenak.
Rakyat yang mana?
Apakah suara itu benar-benar mewakili kepentingan banyak orang?
Atau hanya kepentingan kelompok yang kebetulan paling kuat menyuarakannya?
Pertanyaan tersebut berlaku untuk penguasa.
Tetapi juga berlaku untuk mereka yang mengaku berbicara atas nama rakyat.
Mungkin kita terlalu cepat menghakimi negeri ini dari satu titik.
Melihat satu kebijakan, lalu menyimpulkan semuanya buruk.
Melihat satu pejabat, lalu menganggap seluruh sistem sama.
Melihat satu kesalahan, lalu melupakan jutaan pekerjaan baik yang tidak pernah masuk berita.
Sebaliknya, kekuasaan juga tidak boleh melihat satu keberhasilan sebagai alasan untuk menutup telinga terhadap keluhan.
Di antara dua ekstrem itulah akal sehat seharusnya berdiri.
Tidak membela secara membabi buta.
Tidak pula membenci tanpa batas.
Kita boleh marah.
Tetapi jangan kehilangan kewarasan.
Kita boleh kecewa.
Tetapi jangan kehilangan martabat.
Kita boleh berbeda.
Tetapi jangan merasa bahwa orang yang berbeda dengan kita adalah musuh.
Barangkali negeri ini tidak kekurangan orang pintar.
Yang sering kurang adalah kesediaan untuk mendengar.
Kita terlalu sibuk membuktikan bahwa diri kita benar, sampai lupa bahwa kebenaran kadang membutuhkan kerendahan hati untuk diperiksa kembali.
Dan mungkin, sebelum kita menghakimi seseorang yang sedang duduk di kursi kekuasaan, sesekali kita perlu membayangkan diri berada di kursi itu.
Bukan untuk membenarkan kesalahannya.
Bukan pula untuk memaklumi kekuasaannya.
Tetapi untuk memahami betapa rumitnya mengambil keputusan ketika yang dipertaruhkan bukan lagi kepentingan sebuah RT, melainkan kehidupan jutaan manusia.
Pada saat yang sama, orang yang berada di kursi kekuasaan juga perlu mengingat sesuatu yang sederhana:
kursi itu bukan miliknya.
Ia hanya sedang duduk di sana.
Ada masa ketika seseorang datang membawa mandat.
Ada masa ketika mandat itu selesai.
Dan pada akhirnya, semua orang akan kembali menjadi manusia biasa.
Mungkin karena itu, kekuasaan seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan kesantunan.
Dan rakyat seharusnya tidak kehilangan akal sehat hanya karena kecewa.
Sebab negeri ini terlalu besar untuk dibaca dari satu sudut.
Terlalu rumit untuk diselesaikan dengan satu slogan.
Dan terlalu berharga untuk diserahkan kepada orang-orang yang hanya pandai saling mencaci.
Barangkali perubahan memang tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan.
Kadang ia dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil:
sebuah RT, sebuah keluarga, dan sebuah cermin di depan kita sendiri.
