LESINDO.COM – Di jalan raya, semua orang seharusnya setara. Lampu merah tidak pernah bertanya siapa yang duduk di balik kemudi. Marka jalan tidak membedakan antara pejabat, penegak hukum, pengusaha, atau masyarakat biasa. Aturan diciptakan justru untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak yang sama dalam ruang publik.
Namun, dalam kenyataan sehari-hari, kita sering menyaksikan sesuatu yang berbeda. Yang paling memprihatinkan bukanlah ketika masyarakat awam melanggar aturan karena ketidaktahuan, melainkan ketika mereka yang memahami hukum, memiliki jabatan, atau diberi amanah untuk menegakkan aturan justru memperlihatkan sikap sebaliknya. Pada titik itulah persoalan berubah dari sekadar pelanggaran menjadi krisis keteladanan.
Kasus dugaan arogansi yang melibatkan seorang anggota kepolisian terhadap petugas keamanan di kawasan Hotel Pullman Jakarta hanyalah salah satu cermin kecil dari persoalan yang lebih besar. Proses hukum masih berjalan sehingga setiap dugaan tentu harus dihormati dengan asas praduga tak bersalah. Namun, terlepas dari hasil akhirnya, peristiwa seperti ini mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai benar atau salah secara hukum, melainkan juga menilai etika, sikap, dan keteladanan.
Kepercayaan publik tidak dibangun hanya oleh seragam, pangkat, atau jabatan. Ia tumbuh dari perilaku sehari-hari.
Ironisnya, jabatan sering kali melahirkan ilusi bahwa seseorang memiliki hak lebih besar dibanding orang lain. Seolah-olah aturan dapat dinegosiasikan ketika kekuasaan hadir. Seolah-olah suara yang keras mampu mengalahkan kebenaran. Seolah-olah posisi dapat menggantikan adab.
Padahal justru sebaliknya.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kecil ruang baginya untuk bertindak semaunya. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan moral untuk menahan diri. Kekuasaan sejatinya bukan izin untuk mendominasi, melainkan amanah untuk melindungi.
Budaya tertib tidak pernah lahir hanya karena banyaknya peraturan. Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan undang-undang, peraturan, ataupun sanksi. Yang sering kurang adalah konsistensi dalam memberi teladan.
Anak-anak belajar disiplin bukan pertama-tama dari buku pelajaran, melainkan dari apa yang mereka lihat setiap hari. Masyarakat belajar menghormati hukum bukan hanya dari ancaman hukuman, tetapi dari contoh para pemimpin dan aparat yang rela tunduk pada aturan yang sama.
Ketika masyarakat melihat seseorang lolos karena memiliki jabatan, sementara orang kecil dihukum karena pelanggaran yang sama, pesan yang diterima sangat sederhana: hukum dapat berbeda tergantung siapa pelakunya.
Persepsi semacam itu jauh lebih berbahaya daripada satu pelanggaran itu sendiri.
Jalan raya adalah ruang sosial yang paling jujur. Di sana karakter seseorang muncul tanpa banyak topeng. Cara seseorang mengantre, memberi jalan kepada pejalan kaki, menghormati petugas, mengendalikan emosi, atau menerima kesalahan, semuanya mencerminkan kualitas pendidikan karakter yang sesungguhnya.
Mobil mewah tidak otomatis menunjukkan kemuliaan seseorang. Seragam tidak otomatis menghadirkan wibawa. Pangkat tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Yang menentukan kehormatan seseorang adalah kemampuannya menghargai orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki kekuasaan.
Satpam, petugas parkir, pengatur lalu lintas, petugas kebersihan, maupun masyarakat biasa menjalankan tugas yang sama mulianya dalam menjaga keteraturan lingkungan. Menghormati mereka berarti menghormati sistem yang membuat kehidupan bersama tetap berjalan dengan baik.
Bangsa ini sesungguhnya merindukan kehidupan yang lebih tertib, lebih jujur, dan lebih berkeadilan. Tetapi cita-cita itu tidak akan terwujud apabila aturan hanya menjadi kewajiban bagi masyarakat kecil, sementara sebagian orang merasa memiliki hak istimewa untuk mengabaikannya.
Hukum memang penting. Namun etika adalah fondasi yang membuat hukum dihormati. Ketika etika runtuh, hukum hanya tinggal tulisan di atas kertas.
Karena itu, membangun bangsa tidak cukup dengan menambah aturan baru. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan teladan. Keteladanan dari pemimpin, pejabat, aparat penegak hukum, guru, orang tua, hingga setiap warga negara.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukanlah seberapa banyak aturan yang dimiliki, melainkan seberapa rela setiap orang—terutama mereka yang memiliki kekuasaan—bersedia menjadi orang pertama yang mematuhinya.
