Oleh: Hibban M
Agama yang ramai, akhlak yang sunyi
LESINDO.COM – Ada ironi lain yang patut direnungkan. Kita menyebut diri sebagai bangsa yang religius. Rumah ibadah berdiri di berbagai tempat. Pengajian, ceramah, dan peringatan hari besar keagamaan terus berlangsung. Nasihat tentang kebaikan terdengar dari banyak arah.
Akan tetapi, seberapa jauh nilai-nilai itu hadir dalam perilaku sehari-hari?
Pertanyaan ini bukan untuk mengukur kesalehan seseorang dari penampilan atau aktivitas ibadahnya. Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan perkara yang tidak pantas dinilai secara serampangan. Namun, perilaku yang menyakiti sesama, mengkhianati kepercayaan, dan merampas hak orang lain layak menjadi bahan introspeksi bersama.
Sebab, agama tidak semestinya berhenti sebagai identitas. Ia seharusnya menumbuhkan kejujuran, belas kasih, tanggung jawab, serta keberanian untuk menolak ketidakadilan.
Kesalehan yang tidak melahirkan kepedulian berisiko menjadi kesalehan yang kehilangan hubungan dengan kehidupan nyata. Doa dan ibadah semestinya membuat seseorang semakin berhati-hati terhadap hak orang lain, bukan merasa memiliki kekebalan moral.
Dalam kebudayaan Jawa, kita mengenal ungkapan eling lan waspada: selalu ingat dan tetap berhati-hati. Ingat kepada asal-usul, batas diri, dan tanggung jawab; waspada terhadap godaan kekuasaan, harta, serta keinginan untuk selalu menang sendiri.
Kita mungkin tidak kekurangan nasihat. Yang barangkali semakin langka adalah kesediaan untuk menjalankannya ketika kejujuran terasa merugikan, ketika menolak kecurangan membuat kita tersisih, atau ketika membela kebenaran mengharuskan kita membayar harga sosial.
Hukuman tidak selalu datang sebagai bencana
Dalam gambaran tradisional tentang Kala Bendu, prahara sering dibayangkan sebagai masa penuh penderitaan dan ketidakseimbangan. Namun, membaca keadaan hari ini tidak harus berarti menganggap setiap bencana alam sebagai hukuman Tuhan atas keburukan manusia.
Bencana memiliki sebab-sebab alamiah yang perlu dipahami melalui ilmu pengetahuan. Menghubungkannya secara langsung dengan dosa kelompok tertentu justru dapat melahirkan kesimpulan yang tidak adil kepada para korban.
Barangkali, makna hukuman yang lebih dekat dengan kehidupan sosial dapat kita temukan dalam akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia sendiri.
Korupsi mengurangi kemampuan negara memenuhi kebutuhan publik. Kebohongan merusak kepercayaan. Ketidakadilan menumbuhkan kemarahan. Keserakahan memperlebar jarak sosial. Ketika hukum dipersepsikan hanya tajam kepada yang lemah, rasa percaya kepada institusi pun melemah.
Semua itu merupakan bentuk prahara yang nyata, sekalipun tidak selalu datang dengan suara gemuruh.
Sebuah masyarakat dapat memiliki gedung-gedung megah, teknologi canggih, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap mengalami kemiskinan moral apabila warganya tidak lagi percaya satu sama lain. Kemajuan material kehilangan sebagian maknanya ketika kejujuran dianggap kelemahan dan kekuasaan tidak disertai tanggung jawab.
Dalam pengertian ini, Kala Bendu dapat dibaca sebagai metafora untuk mengingatkan kita bahwa suatu masyarakat tidak hanya runtuh karena kekurangan sumber daya. Ia juga bisa kehilangan arah ketika ukuran benar dan salah terus dipertukarkan demi kepentingan sesaat.
Jangan ikut edan
Di tengah kegelisahan tersebut, ada bahaya lain yang tak kalah besar: menganggap keburukan sebagai alasan untuk ikut berbuat buruk.
Ketika orang curang terlihat lebih cepat berhasil, kita tergoda menirunya. Ketika kebohongan dianggap biasa, kita mulai menganggap kejujuran sebagai sikap yang tidak realistis. Ketika kebencian memenuhi ruang percakapan, kita merasa perlu membalasnya dengan kebencian yang sama.
Pada akhirnya, kita bukan lagi sekadar korban dari zaman yang buruk. Tanpa sadar, kita ikut menyumbangkan bagian kita bagi keburukan itu.
Karena itu, pesan yang kerap dilekatkan pada pembacaan Serat Kalatidha, “Sak begja-begjane kang lali, isih begja kang eling lan waspada,” terasa relevan sebagai pengingat. Sebahagia apa pun orang yang melupakan nilai-nilai kebaikan, orang yang tetap ingat dan waspada memiliki pegangan untuk menentukan sikap.
Menolak ikut curang bukan berarti naif. Menjaga kesantunan bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Memaafkan bukan berarti menghapus pertanggungjawaban. Dan berbuat baik tidak mengharuskan kita menutup mata terhadap pelanggaran.
Justru dalam keadaan ketika nilai-nilai terasa goyah, integritas perlu diwujudkan melalui tindakan yang konkret: berani berkata benar, tidak mengambil yang bukan hak, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, mengkritik kebijakan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menuntut penegakan hukum secara adil.
Di tingkat kepemimpinan, hal itu berarti keterbukaan, pengawasan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan. Di lingkungan keluarga, berarti memberi teladan, bukan sekadar menyuruh anak berlaku baik. Di masyarakat, berarti tidak mengukur seseorang hanya dari jabatan, kekayaan, atau kedekatannya dengan orang berpengaruh.
Perubahan moral tidak cukup dibebankan kepada orang lain. Ia dimulai dari kesediaan untuk tidak berkompromi dengan keburukan, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat.
Menunggu Kala Suba, atau mulai menanamnya?
Tradisi Jawa menyimpan harapan setelah masa penuh prahara: hadirnya zaman yang lebih baik, ketika kehidupan kembali menemukan keseimbangan. Dalam sejumlah penafsiran, harapan itu dihubungkan dengan Kala Suba, masa yang dibayangkan lebih tenteram dan adil.
Namun, harapan tidak seharusnya menjelma sikap pasif, seolah-olah kita hanya perlu menunggu datangnya seorang penyelamat atau perubahan besar dari luar diri.
Zaman yang lebih baik tidak lahir hanya karena manusia lelah menghadapi keburukan. Ia memerlukan keberanian untuk memperbaiki tata kelola, menegakkan hukum, menjaga kebebasan menyampaikan kritik, dan membangun pendidikan yang tidak sekadar mengejar nilai, tetapi juga menumbuhkan watak.
Kita juga perlu memulihkan sesuatu yang tampaknya sederhana: rasa malu ketika berbuat salah, keberanian meminta maaf, kesediaan mengakui kekeliruan, dan kepedulian terhadap penderitaan sesama.
Barangkali, yang paling dibutuhkan bangsa ini bukanlah tambahan kosakata untuk mencaci, melainkan keberanian untuk mengembalikan makna pada kata-kata yang sudah lama kita kenal: jujur, adil, amanah, santun, dan bertanggung jawab.
Sebab, sebuah bangsa tidak kehilangan moralnya dalam satu malam. Kemerosotan itu dapat berlangsung perlahan, ketika kebohongan kecil dibiarkan, ketika pelanggaran dianggap lumrah, ketika orang baik memilih diam, dan ketika masyarakat terlalu lelah untuk terus peduli.
Kala Bendu, dengan demikian, bukanlah vonis bahwa zaman kita pasti sedang menuju kehancuran. Ia adalah cermin kebudayaan yang mengajak kita memeriksa diri: jangan-jangan yang sedang mengalami kemerosotan bukan hanya perilaku sebagian orang, melainkan juga keberanian kita untuk menyebut yang salah sebagai salah.
Kita tidak perlu menunggu semua keadaan menjadi gelap untuk mulai menyalakan lampu. Tidak perlu menunggu hadirnya pemimpin sempurna untuk menuntut pemerintahan yang bertanggung jawab. Dan tidak perlu menunggu seluruh masyarakat berubah untuk memulai kejujuran dari diri sendiri.
Pada akhirnya, zaman tidak hanya dibentuk oleh mereka yang memegang kekuasaan. Ia juga dibentuk oleh pilihan sehari-hari orang-orang biasa: apakah akan ikut hanyut, memilih diam, atau tetap menjaga kewarasan moral.
Jangan sampai suatu hari kita benar-benar kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keburukan bangsa ini, sementara kita sendiri telah kehilangan keberanian untuk memperbaikinya.
Eling lan waspada. Jangan ikut edan. Sebab, sebelum menunggu datangnya zaman yang lebih baik, kita perlu memastikan bahwa kebaikan belum mati di dalam diri kita sendiri.
