Lesindo.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo siap menyurati atau menyampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dari hasil blusukan selama PPDB 2020 ke sejumlah sekolah, Ganjar mendapat masukan dan keluhan dari orangtua dan siswa mengenai zonasi. Beberapa SMA dan SMK Negeri telah dikunjungi selama proses PPDB berlangsung. Di antaranya SMAN 1,2 dan 3 Semarang serta SMKN 1,2,4,5 dan 8 Kota Semarang.
Kepada Ganjar, sejumlah siswa mengatakan bahwa sistem PPDB tahun ini cukup rumit. Selain itu, zonasi dianggap kurang adil, karena hanya mengutamakan dekat-dekatan dan usia. “Saya kira zonasi ini memperhitungkan jarak dan nilai, ternyata hanya jarak dan umur. Saya sempat khawatir, karena kegeser dengan yang lebih tua. Padahal jarak saya juga dekat, tapi usianya masih sangat muda, di atas saya masih banyak yang lebih tua,” kata Haqiqi (15) salah satu calon siswa SMAN 2 Semarang.
Seharusnya lanjut dia, sistem zonasi dibarengi dengan prestasi. Artinya meskipun jarak menjadi penentu, namun nilai atau prestasi juga menjadi pertimbangan. “Kalau seperti ini, yang muda dan nilainya bagus kalah dengan yang tua dengan nilai pas-pasan. Padahal jaraknya sama,” ujarnya.
Namun tak sedikit yang setuju dengan sistem zonasi ini. Menurut mereka, zonasi merupakan sistem pemerataan sekolah dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk belajar di sekolah terdekat. “Ya bagus, dengan sistem zonasi ini, anak saya bisa sekolah yang dekat dengan rumah. Jadi tidak khawatir selama perjalananya,” kata Nur Safitri (42), salah satu orangtua siswa.
Berbagai keluhan dan masukan itu diserap baik-baik oleh Ganjar. Dia membenarkan, bahwa sistem PPDB masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. “Memang banyak problem yang kami temukan di lapangan. Misalnya ada daerah yang tidak memiliki sekolah negeri sehingga tidak ada yang bisa masuk zonasi. Kami sudah berikan solusi dengan membuatkan sekolah jarak jauh dan mudah-mudahan segera kami bangun sekolah permanen tahun depan,” kata Ganjar.
Problem selanjutnya, sistem itu dibuat setelah sekolah sudah dibangun terlebih dahulu. Sehingga, posisi zonasinya tidak merata mengingat banyak sekolah yang dibangun berdempetan dan belum merata. “Ini yang jadi persoalan, karena sekolahnya ada dulu baru dibuat zona, maka pating pletot (tidak rapi). Kalau memang mau tetap zonasi, maka sepertinya kita harus membuat persebaran sekolah yang lebih merepresentasikan kewilayahan, sehingga aksesnya semua menjadi dekat,” ujarnya.
Kalau itu tidak bisa dilakukan, Ganjar mengusulkan adanya perubahan presentase jalur penerimaan PPDB untuk tahun selanjutnya. Menurutnya, bisa saja jalur zonasi menjadi kriteria nomor dua, dan yang pertama adalah jalur prestasi. “Banyak masukan ke saya, kalau sistemnya begini, anak-anak ndak perlu belajar susah-susah, kalau dekat sekolah pasti keterima. Jangan sampai sistem ini menurunkan semangat belajar siswa,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait proses PPDB tahun ini. Selain untuk perbaikan ke dalam, evaluasi juga akan disampaikan sebagai masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Nanti kami sampaikan masukan ini kepada pak Menteri, karena kami sudah punya pengalaman di lapangan seperti apa,” tandasnya.
