Menimbang Ulang Stigma, Membaca Ulang Sejarah
LESINDO.COM – Di setiap kali layar televisi menampilkan kepulan asap dari Gaza, Damaskus, atau Baghdad, sebuah bisik-bisik lama kembali terdengar: “Memang dari sananya begitu.” Seolah-olah kekerasan adalah sifat bawaan, mengalir dalam darah masyarakat Timur Tengah. Generalisasi itu terasa sederhana—dan karena itu menenangkan. Dunia tak perlu berpikir rumit; cukup menyalahkan “karakter.”
Padahal sejarah tidak pernah sesederhana prasangka.
Wilayah yang kita sebut Timur Tengah adalah simpul peradaban. Ia bukan sekadar hamparan padang pasir yang gaduh oleh letupan senjata, melainkan persimpangan tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Sejak ribuan tahun lalu, siapa pun yang menguasai kawasan ini, menguasai jalur dagang dan arus gagasan dunia. Dari kafilah Jalur Sutra hingga kapal-kapal yang melintasi Terusan Suez, kawasan ini adalah nadi pergerakan global.
Tak heran jika ia menjadi rebutan. Dari Imperium Persia dan Romawi hingga Kesultanan Ottoman, dari ambisi kolonial Eropa hingga kepentingan adidaya modern, Timur Tengah berkali-kali dijadikan papan catur. Perang yang terjadi kerap merupakan invasi dari luar atau perebutan pengaruh kekuatan besar, bukan sekadar pertikaian antartetangga yang “suka ribut.”
Warisan paling problematik datang selepas Perang Dunia I. Dalam perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot, Inggris dan Prancis membagi-bagi wilayah bekas Ottoman dengan garis lurus di atas peta. Garis itu tak menimbang suku, bahasa, atau sejarah panjang komunitas yang telah hidup berdampingan maupun berseberangan selama berabad-abad.
Negara-negara lahir bukan dari konsensus sosial, melainkan dari pena diplomasi kolonial. Kelompok yang berseteru dipaksa berbagi atap; yang serumpun dipisahkan pagar. Bom waktu itu berdetak pelan, lalu meledak dalam bentuk perang saudara, kudeta, dan rezim-rezim yang memerintah dengan tangan besi. Stabilitas menjadi rapuh karena fondasinya tak pernah benar-benar dirundingkan oleh mereka yang hidup di atasnya.
Di atas fondasi retak itu, identitas agama dan etnis kerap dipanggungkan sebagai alasan konflik. Padahal, yang kerap terjadi adalah politik kekuasaan yang membungkus diri dengan simbol-simbol suci. Rivalitas antara Arab Saudi dan Iran, misalnya, sering disederhanakan sebagai pertarungan Sunni versus Syiah. Kenyataannya, ia juga—dan mungkin terutama—adalah kontestasi pengaruh geopolitik di kawasan yang sama-sama strategis dan kaya sumber daya.
Agama menjadi bahasa mobilisasi; kekuasaan tetap tujuan.
Minyak, tentu saja, mempertebal lapisan kompleksitas. Sejak abad ke-20, ladang-ladang hitam di bawah tanah menjadikan kawasan ini magnet kepentingan global. Namun ada sumber daya lain yang lebih sunyi, tetapi tak kalah genting: air. Sungai Nil, Tigris, dan Eufrat bukan sekadar aliran air; ia adalah soal hidup-mati di wilayah gersang. Ketika hulu dan hilir berada di tangan negara berbeda, ketegangan menjadi niscaya.
Lalu, apakah semua ini cerminan “karakter”?
Sejarah justru berkata sebaliknya. Pada masa yang dikenal sebagai Islamic Golden Age, kota-kota seperti Baghdad dan Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan, filsuf, dan penyair tumbuh dalam atmosfer kosmopolitan. Naskah Yunani diterjemahkan, aljabar dirumuskan, kedokteran dikembangkan. Di saat sebagian Eropa masih terjerat Abad Kegelapan, kawasan ini justru memancarkan cahaya intelektual.
Di ruang-ruang rumah, nilai keramahtamahan dijunjung tinggi. Tamu dihormati, bahkan jika ia datang dari jauh dan berbeda keyakinan. Tradisi itu masih hidup hingga kini—meski jarang masuk ke layar berita.
Yang lebih sering tersorot adalah ledakan.
Padahal, konflik berkepanjangan lebih tepat dibaca sebagai hasil persilangan sejarah kolonial, rivalitas geopolitik, perebutan sumber daya, dan tata kelola yang kerap otoriter. Ketika sebuah wilayah terus-menerus diperlakukan sebagai arena perebutan pengaruh, stabilitas menjadi barang mahal. Generasi demi generasi tumbuh dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Menyederhanakan semuanya menjadi soal “watak” bukan saja keliru, tetapi juga mengaburkan akar masalah. Ia menutup ruang empati dan mematikan upaya memahami.
Timur Tengah bukanlah ladang darah yang tumbuh dari gen kekerasan. Ia adalah cermin betapa rumitnya sejarah manusia—dan betapa mahalnya harga sebuah lokasi strategis di peta dunia. Jika dunia ingin melihat damai tumbuh di sana, mungkin yang perlu diubah bukan “karakter” masyarakatnya, melainkan cara dunia memperlakukan kawasan itu sejak awal.(Nil)
