Oleh Urangayu
Ketika bencana datang ke Sumatra dan Aceh, alam bergerak tanpa menunggu aba-aba. Air meluap tanpa mengenal keputusan administratif. Tanah longsor datang tanpa mempertimbangkan kelengkapan dokumen. Dan warga yang terjebak di atap rumah, menggenggam harapan terakhirnya, tentu tidak sempat memikirkan prosedur apa yang harus dilalui agar bantuan segera tiba.
Di sisi lain, negara bekerja melalui mekanisme yang telah disusun dengan rapi. Bantuan kemanusiaan harus mengikuti alur yang telah ditetapkan: diverifikasi, dicatat, dan disalurkan sesuai ketentuan. Tata kelola ini tentu penting—ia dirancang agar bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam situasi darurat, waktu sering kali menjadi variabel yang tak bisa dinegosiasikan.
Di sinilah ketegangan itu muncul. Di lapangan, korban berpacu dengan lapar, dingin, dan kehilangan. Sementara di ruang kebijakan, keputusan berpacu dengan kehati-hatian administratif. Dua logika ini sama-sama punya alasan, tetapi tidak selalu berjalan seiring. Pertanyaannya: sejauh mana prosedur dapat tetap dijalankan tanpa mengorbankan kecepatan pertolongan?
Pernyataan Wali Kota Aceh yang memprotes lambannya distribusi bantuan sebetulnya dapat dibaca sebagai pengingat, bukan perlawanan. Ia berbicara tentang waktu yang krusial, tentang jam-jam awal yang menentukan keselamatan warga. Bukan untuk meniadakan aturan, melainkan untuk meminta keluwesan ketika situasi menuntut respons cepat. Dalam konteks ini, suara daerah adalah cermin dari kenyataan di lapangan yang tak selalu tertangkap oleh laporan tertulis.
Kita semua sepakat bahwa bencana adalah keadaan darurat. Istilah itu tercantum jelas dalam berbagai regulasi dan pedoman. Namun darurat bukan hanya soal definisi, melainkan soal praktik. Ketika keadaan benar-benar genting, yang dibutuhkan bukan sekadar kesiapan aturan, melainkan juga keberanian mengambil keputusan cepat—dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Pengalaman demi pengalaman menunjukkan bahwa birokrasi kita sering kali unggul dalam perencanaan, tetapi tertatih dalam pelaksanaan di situasi krisis. Aturan dibuat untuk menjaga ketertiban, bukan untuk menjadi penghalang bagi kemanusiaan. Di sinilah pentingnya evaluasi berkelanjutan: apakah prosedur yang ada sudah cukup adaptif menghadapi kondisi luar biasa?
Bencana tidak pernah memberi waktu untuk berdebat panjang. Ia datang tiba-tiba dan menyisakan kebutuhan yang mendesak. Karena itu, sistem penanggulangan bencana perlu terus disempurnakan—agar kecepatan dan ketepatan tidak saling meniadakan. Bantuan yang cepat adalah bentuk kepedulian, sementara bantuan yang tertib adalah bentuk tanggung jawab. Keduanya seharusnya bisa berjalan bersama.
Pada akhirnya, ujian terbesar negara dalam menghadapi bencana bukan hanya pada kelengkapan regulasi, melainkan pada kemampuannya menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Sebab di tengah lumpur dan puing, yang paling dibutuhkan warga bukanlah kepastian prosedur, melainkan kepastian bahwa mereka tidak sendirian.
