Oleh Lembah Manah
LESINDO.COM – Konon, ketika Jepang luluh lantak oleh dua kilatan maut di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, Kaisar Hirohito tidak pertama-tama bertanya berapa banyak tentara yang tersisa, berapa kapal perang yang masih mengapung, atau seberapa besar kekuatan ekonomi yang hilang. Ia bertanya sesuatu yang jauh lebih sunyi, tetapi menentukan masa depan: “Masih adakah guru?”
Pertanyaan itu bukan romantisme sejarah. Ia adalah kesadaran bahwa sebuah bangsa bisa runtuh secara fisik, tetapi tidak boleh hancur secara intelektual. Jepang memahami bahwa guru bukan sekadar profesi, melainkan fondasi peradaban. Dari ruang kelas yang porak-poranda itulah Jepang membangun kembali martabat bangsanya—pelan, disiplin, dan konsisten.
Di negeri yang kita cintai ini, ironinya justru terasa menyakitkan. Kita tidak sedang dibombardir perang. Gedung-gedung sekolah berdiri, kurikulum silih berganti, jargon “generasi emas” digaungkan. Namun nasib guru kerap berada di wilayah abu-abu: hidup, tetapi tidak sepenuhnya dihidupi oleh negara.
Di berbagai daerah, masih terdengar kabar guru dilaporkan orang tua murid karena menegakkan disiplin. Ada guru yang dianiaya muridnya sendiri—sebuah tragedi pedagogik yang menampar akal sehat. Di ruang publik, wibawa guru perlahan tergerus, seolah mendidik adalah jasa yang bisa ditawar, bahkan disalahkan.
Padahal, di republik ini tidak pernah kita dengar istilah tentara honorer atau polisi honorer. Penjaga kedaulatan dan penegak hukum dijamin negara, karena kita sadar betul fungsi strategis mereka. Tetapi pada profesi guru—penyiap generasi masa depan—ketidakadilan justru dilembagakan. Guru honorer menjadi istilah yang dinormalisasi, seakan pengabdian bisa dibayar dengan ketidakpastian.
Di lapangan, kisahnya jauh dari kata layak. Masih ada guru lulusan sarjana (S1) yang digaji Rp200 ribu per bulan. Angka yang bahkan tidak cukup untuk ongkos hidup paling dasar. Mereka mengajar bukan karena sejahtera, melainkan karena setia. Setia pada panggilan, bukan pada sistem.
Ironi itu belum berhenti. Guru dituntut menjadi pengajar, pendidik karakter, konselor, administrator, bahkan terkadang petugas sosial. Di sela-sela jam mengajar, mereka dibebani administrasi yang menumpuk—laporan, format, unggahan, dan evaluasi berlapis. Fokus untuk benar-benar mendidik anak bangsa pun terpecah. Energi habis di meja kerja, bukan di hadapan murid.
Lebih menyedihkan lagi, arah pendidikan sering kali tergantung pada perubahan kebijakan lima tahunan. Setiap pergantian menteri dan presiden, guru kembali dipaksa beradaptasi. Kurikulum berubah, istilah berganti, sistem dirombak. Guru seperti pelari maraton yang lintasannya terus dipindah, tetapi tetap dituntut tiba di garis akhir dengan hasil sempurna.
Di sinilah pertanyaan Kaisar Hirohito terasa relevan dan sekaligus menyentil: apakah kita sungguh-sungguh menempatkan guru sebagai pilar bangsa, atau sekadar pelengkap sistem?
Bangsa yang besar tidak hanya membangun jalan tol dan gedung pencakar langit. Ia membangun manusia—dan manusia dibentuk di ruang kelas, oleh guru yang dihargai, dilindungi, dan disejahterakan. Tanpa itu, jargon generasi emas hanya akan menjadi poster di dinding, bukan kenyataan di lapangan.
Jika suatu hari bangsa ini benar-benar diuji oleh krisis besar, semoga pertanyaan pertama kita bukan soal kekuasaan atau ekonomi. Semoga kita masih sempat bertanya, dengan jujur dan berani: masihkah kita punya guru yang sanggup mendidik, dan negara yang sanggup melindungi mereka?
