LESINDO.COM – Di sebuah kabupaten yang dahulu dikenal dengan sawah hijau dan kesahajaan warganya, suara rakyat pernah bergema lantang. Pajak dinaikkan hingga 250 persen—angka yang bukan sekadar statistik, melainkan pukulan telak bagi rakyat kecil yang hidup dari hasil bumi dan napas pasar tradisional. Demonstrasi pun pecah. Jalanan dipenuhi spanduk, teriakan, dan amarah yang lama dipendam. Rakyat berharap, wakilnya di gedung dewan akan menjadi penyangga terakhir akal sehat.
Namun harapan itu perlahan luruh.
Hak interpelasi didorong, dibicarakan, dielu-elukan sebagai senjata konstitusional. Tetapi seperti keris yang tumpul, ia tak pernah benar-benar dihunus. Dewan ragu. Dewan berhitung. Risiko politik lebih menakutkan daripada kemarahan rakyat. Sejak awal, publik awam sesungguhnya sudah membaca tanda-tandanya: ketika kekuasaan saling menopang, kritik sering kali hanya menjadi sandiwara prosedural.
Bupati tetap bertahan. Jabatan tetap melekat. Demonstrasi demi demonstrasi seperti debur ombak yang akhirnya pecah sendiri di tepi pantai—ramai, tetapi tak menggeser karang kekuasaan.
Tak berselang lama, ironi itu menampar lebih keras. Operasi tangkap tangan KPK membuka tabir yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik warung kopi: lelang jabatan. Harga kekuasaan ditakar, bukan dengan kompetensi atau pengabdian, melainkan dengan nominal—ratusan juta rupiah, tergantung kursi yang diincar. Jabatan publik menjelma komoditas, dan rakyat, sekali lagi, menjadi pihak yang diperas dua kali: oleh kebijakan dan oleh kerakusan.
Di titik ini, peristiwa Kabupaten Pati tak lagi berdiri sebagai kasus tunggal. Ia menjadi fragmen dari mozaik besar tentang mengapa begitu banyak pimpinan daerah akhirnya terjerat korupsi. Kekuasaan, dalam banyak kasus, bukan dipandang sebagai amanah, melainkan investasi. Ada modal politik yang harus kembali, ada jaringan yang harus dipuaskan, ada gaya hidup yang mesti dipertahankan. Jabatan pun diperlakukan layaknya mesin uang yang harus segera menghasilkan sebelum masa berlaku habis.
Tak semua pemimpin demikian—itu harus diakui. Namun yang benar-benar amanah, jujur, dan tahan godaan, jumlahnya kerap hanya “bisa dihitung dengan jari.” Sistem yang mahal sejak awal pemilihan, lemahnya pengawasan internal, serta budaya patronase membuat kekuasaan lebih sering menjadi ladang transaksi daripada ruang pengabdian.
Kecenderungan lain yang tak kalah berbahaya adalah penguasaan penuh atas kebijakan. Anggaran dimanipulasi lewat angka-angka yang tampak sah di atas kertas. Program dipoles dengan istilah pembangunan, sementara di baliknya terselip kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam situasi seperti ini, korupsi jarang hadir sebagai tindakan kasar; ia justru rapi, administratif, dan sering kali lolos dari pandangan awam.
Kasus di Pati memberi pelajaran pahit: demokrasi prosedural tanpa keberanian moral hanya akan melahirkan pemimpin yang lihai bertahan, bukan yang layak dipercaya. Ketika dewan memilih aman, dan rakyat dibiarkan sendirian di jalanan, maka korupsi hanyalah soal waktu.
Di ujung cerita ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa pimpinan daerah sering tertangkap tangan. Jawabannya telah terang: karena kekuasaan dibiarkan terlalu lama tanpa rasa malu, tanpa kontrol yang sungguh-sungguh, dan tanpa keberanian untuk berkata cukup. Yang lebih penting adalah pertanyaan lanjutan: sampai kapan rakyat harus belajar dari peristiwa yang sama, dengan korban yang terus berulang?
Di tanah yang menjunjung unggah-ungguh dan rasa isin, korupsi sejatinya bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah tanda bahwa kekuasaan telah kehilangan adab. Dan ketika adab runtuh, jabatan apa pun—setinggi apa pun—tak lagi bermakna kepemimpinan, melainkan sekadar kursi yang dipertahankan dengan segala cara. (Dil)
