LESINDO.COM – Di sebuah ruang wawancara kerja yang sunyi, dua berkas tergeletak berdampingan di atas meja. Yang satu tebal, berisi deretan sertifikat dan gelar akademik dari institusi ternama. Yang lain lebih tipis, hanya memuat portofolio proyek—tangkapan layar aplikasi yang pernah dibuat, desain yang pernah dipakai klien, dan daftar masalah yang telah berhasil diselesaikan.
Pertanyaan klasik pun mengemuka: mana yang lebih bernilai—ijazah atau keterampilan?
Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, jawaban atas pertanyaan ini tidak lagi hitam-putih. Ia menjadi cair, mengikuti arus kebutuhan industri, jenis pekerjaan, dan arah hidup yang dipilih seseorang.
Di sektor-sektor yang tumbuh dari denyut teknologi—pengembangan perangkat lunak, pemasaran digital, hingga industri kreatif—keterampilan sering kali menjadi mata uang utama. Perusahaan tidak lagi sekadar bertanya dari mana seseorang lulus, melainkan apa yang bisa ia kerjakan hari ini. Di dunia yang ritmenya ditentukan oleh inovasi, teori yang dipelajari beberapa tahun lalu bisa dengan cepat menjadi usang. Sementara itu, mereka yang belajar secara mandiri, bereksperimen, dan terus memperbarui diri justru tampil lebih relevan.
Bagi para pekerja lepas dan wirausaha, logika ini bahkan lebih sederhana. Pasar tidak menilai gelar; pasar menilai hasil. Klien tidak bertanya tentang indeks prestasi, melainkan tentang kemampuan menyelesaikan masalah. Di sini, portofolio menjadi bahasa yang paling fasih—ia berbicara tanpa perlu banyak penjelasan.
Namun, di balik euforia “skill lebih penting”, ada realitas lain yang tak bisa diabaikan. Di gedung-gedung perkantoran besar, di balik sistem rekrutmen yang kaku dan berlapis, ijazah masih menjadi kunci pertama yang membuka pintu. Banyak lamaran kerja gugur bahkan sebelum dibaca manusia, tersaring oleh sistem yang menjadikan gelar sebagai prasyarat dasar.
Lebih jauh lagi, ada bidang-bidang yang memang tidak memberi ruang kompromi. Dunia medis, hukum, hingga profesi akuntansi publik berdiri di atas fondasi regulasi dan tanggung jawab etis. Di sana, ijazah bukan sekadar simbol pendidikan, melainkan bukti kelayakan untuk memegang amanah yang menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik.
Ijazah juga membawa sesuatu yang tak kasatmata: legitimasi awal. Ketika pengalaman masih minim dan rekam jejak belum panjang, gelar menjadi semacam “jaminan” bahwa seseorang telah melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Ia bukan jaminan kompetensi sempurna, tetapi cukup untuk membuka percakapan pertama.
Di titik inilah, perdebatan antara ijazah dan keterampilan menemukan batasnya. Keduanya bukan lawan yang harus dipertentangkan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi.
Keterampilan tanpa ijazah ibarat pisau tajam yang kadang kesulitan menemukan dapur tempatnya digunakan. Ia kuat dalam praktik, tetapi sering terhambat oleh pintu-pintu formal yang belum terbuka. Sebaliknya, ijazah tanpa keterampilan adalah kunci yang berhasil membuka pintu, tetapi tak cukup untuk bertahan di dalam ruangan.
Maka, jalan yang paling kokoh justru terletak pada persilangan keduanya. Ijazah dapat membuka akses—memberi legitimasi, jaringan, dan peluang awal. Sementara keterampilan memastikan seseorang tetap relevan, mampu beradaptasi, dan terus naik kelas dalam lanskap kerja yang berubah.
Pada akhirnya, dunia kerja bukan hanya tentang siapa yang paling cepat atau paling tinggi pendidikannya. Ia adalah tentang siapa yang terus bergerak, belajar, dan membuktikan diri. Gelar bisa menjadi titik awal, tetapi kemampuanlah yang menentukan seberapa jauh seseorang melangkah.
Dan mungkin, di ruang wawancara itu, keputusan tidak pernah benar-benar memilih salah satu. Yang dicari bukan sekadar kertas atau portofolio, melainkan manusia yang mampu menjembatani keduanya—memahami teori, sekaligus piawai mengeksekusi.
Sebab di zaman ini, masa depan tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita miliki di tangan, melainkan oleh apa yang mampu kita lakukan dengannya.(Cha)
