LESINDO.COM – Hati manusia, konon, adalah pusat rasa. Di sanalah empati berdiam, belas kasih bertumbuh, dan nurani seharusnya bersuara. Namun setiap kali bencana datang—air meluap, tanah longsor, bangunan runtuh, dan nyawa tak sempat diselamatkan—pertanyaan lama kembali menggedor: hati manusia sebenarnya terbuat dari apa?
Sebab di antara reruntuhan dan ratap tangis, selalu ada ironi yang tak kalah mematikan dari bencana itu sendiri. Ketika korban sibuk mencari selimut, segelas air bersih, atau sekadar kabar anggota keluarga yang hilang, di tempat lain ada tangan-tangan licin yang justru menghitung peluang. Bukan peluang untuk menolong, melainkan peluang untuk mengambil.
Bencana, rupanya, bukan hanya peristiwa alam. Ia juga ladang uji moral—dan sayangnya, tidak semua manusia lulus.
Di satu sisi, masyarakat bergerak dengan naluri paling purba dan paling mulia: gotong royong. Relawan datang tanpa pamrih, dapur umum mengepul, penggalangan dana bermunculan. Negara pun, setidaknya di atas kertas, hadir dengan anggaran dan kebijakan. Namun di celah-celah birokrasi, di balik meja rapat yang sejuk oleh pendingin ruangan, empati sering kali menguap sebelum sempat bekerja.
Dana kemanusiaan—yang seharusnya menjadi penopang hidup bagi mereka yang kehilangan segalanya—berubah menjadi angka-angka menggoda. Miliaran rupiah tak lagi terbaca sebagai rumah yang bisa dibangun kembali, atau perut yang bisa kenyang, melainkan sebagai potensi. Potensi keuntungan. Potensi kekuasaan. Potensi memperkaya diri di atas air mata.
Di sinilah satir itu menjadi nyata: lembaga yang dibentuk untuk melindungi kaum rentan justru menjadi ruang subur bagi kerakusan. Mereka yang seharusnya berdiri paling depan dalam barisan kemanusiaan, malah memilih berdiri paling dekat dengan brankas.
Bagaimana mungkin hati bisa setenang itu? Apa yang terlintas di benak mereka ketika layar televisi menayangkan anak-anak yang kehilangan orang tua, lansia yang tidur di pengungsian, atau keluarga yang mendadak jatuh miskin dalam semalam? Apakah gambar-gambar itu hanya sekadar latar, sementara fokus utama tetap pada laporan keuangan dan celah anggaran?
Atau jangan-jangan, hati memang sudah lama tidak lagi menjadi pusat keputusan.
Keserakahan di tengah bencana adalah kejahatan berlapis. Ia bukan sekadar mencuri uang negara, tetapi juga mencuri kesempatan hidup. Ia merampas hak korban untuk bangkit, sekaligus membunuh kepercayaan publik—sesuatu yang jauh lebih sulit dipulihkan daripada bangunan yang runtuh.
Korban bencana, pada akhirnya, mengalami dua kali musibah: pertama oleh alam, kedua oleh manusia.
Dan kita, sebagai bangsa, dipaksa bercermin. Cermin itu buram, retak, dan memantulkan wajah yang tidak ingin kita akui. Wajah masyarakat yang masih memelihara empati, berdampingan dengan wajah kekuasaan yang sering kali kehilangan rasa.
Pertanyaannya menjadi semakin mendasar: apakah moralitas memiliki batas? Apakah di titik tertentu, nurani benar-benar bisa mati—digantikan sepenuhnya oleh nafsu akan harta dan jabatan?
Entah terbuat dari apa hati para pelaku itu, yang jelas bukan dari empati. Bukan dari belas kasih. Bukan pula dari kesadaran bahwa di balik setiap rupiah yang diselewengkan, ada manusia yang sedang bertahan hidup.
Ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Dan selama keadilan belum benar-benar ditegakkan, selama keserakahan masih diberi ruang untuk hidup nyaman, pertanyaan itu akan terus bergema—di dada para korban, di nurani publik, dan di ingatan kita semua: Hati manusia, sebenarnya terbuat dari apa? (Ren)
