LESINDO.COM – Pagi di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, NTT, biasanya datang dengan suara ayam dan derak pintu kayu. Tapi Kamis itu, desa kecil di lereng perbukitan tersebut dibungkam oleh kabar yang lebih dingin dari embun: seorang anak kelas IV SD, YBR (10), ditemukan meninggal gantung diri.
Tak ada pertengkaran.
Tak ada catatan perpisahan.
Yang tertinggal hanyalah selembar kenyataan pahit: orang tuanya tak mampu membelikan buku dan pulpen, sementara sekolah terus menagih biaya pendidikan.
Di usia yang seharusnya diisi dengan huruf, gambar, dan tawa, YBR justru dipaksa memahami arti kata yang terlalu dewasa: utang.
Sekolah Negeri, Biaya Tak Pernah Benar-benar Gratis
YBR bersekolah di sebuah SD Negeri. Di atas kertas, pendidikan dasar dijamin negara. Namun dalam praktik, keluarga YBR harus membayar total Rp1.220.000 per tahun.
Pembayaran itu dicicil.
Rp500 ribu untuk semester I—telah dilunasi.
Rp720 ribu sisanya harus dibayar pada semester II.
“Itu bukan tunggakan, masih tahun berjalan,” kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada, Veronika Milo.
Secara administratif, mungkin benar.
Namun bagi keluarga buruh tani di desa kecil, angka itu bukan sekadar kewajiban—melainkan beban yang terus membayangi hari.
YBR dan beberapa siswa lain disebut berkali-kali ditagih. Tidak dengan teriakan, tetapi dengan pengingat yang pelan—cukup untuk membuat seorang anak merasa bersalah karena lahir dari keluarga miskin.
Ketika Kemiskinan Tak Terbaca
Kematian YBR membuka satu pertanyaan besar:
di mana kepekaan sosial kita selama ini?
Tetangga tahu keluarga ini hidup pas-pasan.
Sekolah tahu mereka mencicil.
Namun tak seorang pun benar-benar membaca bahwa anak ini telah kelelahan menanggung rasa malu.
YBR tidak hanya berjuang dengan kekurangan, tetapi juga dengan tekanan sosial—rasa tak enak, rasa takut, rasa menjadi beban.
Di usia sepuluh tahun, ia memilih jalan yang tak pernah semestinya dipilih anak mana pun.
Terjebak Administrasi, Terlewat Bantuan
Ironisnya, keluarga ini tak pernah menerima bantuan sosial.
Bukan karena tak layak, melainkan karena terjebak dalam persoalan administrasi kependudukan.
Menurut Kepala Dukcapil Ngada, Gerardus Reo, ibu korban telah tinggal di Desa Naruwolo selama 11 tahun. Namun secara resmi, ia masih tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo.
Kesalahan alamat di selembar data itu membuat keluarga ini “tak terlihat” oleh sistem bantuan negara.
Di mata negara, mereka ada.
Tapi tak pernah benar-benar hadir.
Lebih dari Sekadar Tragedi
Kematian YBR bukanlah akhir sebuah kisah, melainkan cermin yang memantulkan wajah kita semua: masyarakat, sekolah, dan negara.
Ini bukan semata soal uang sekolah.
Ini tentang empati yang tumpul, sistem yang berjarak, dan kemiskinan yang terlalu lama dianggap biasa.
Di Naruwolo, seorang anak pergi dalam diam.
Bukan karena ia tak mencintai hidup,
tetapi karena hidup tak memberinya ruang untuk bernapas.
Dan kita, baru tersadar—setelah semuanya terlambat. (Arn)
