LESINDO.COM – Di republik ini, jumlah pakar terus bertambah setiap detik. Bukan pakar kesehatan, ekonomi, atau hukum—melainkan pakar komentar. Mereka hadir di kolom media sosial, merangsek ke layar televisi, lengkap dengan keyakinan absolut dan suara lantang. Modalnya sederhana: kuota internet, keberanian berkata kasar, dan keyakinan bahwa kebebasan berpendapat adalah lisensi untuk melukai.
Setiap peristiwa adalah lomba. Lomba siapa paling cepat berkomentar, paling tajam menyindir, dan paling kreatif menghina. Fakta bisa menyusul belakangan—kalau sempat. Jika tidak, ya tak apa. Bukankah yang penting viral?
Kata-kata pun disulap menjadi komoditas. Hinaan dibungkus komedi. Pelecehan dilabeli satire. Fitnah diberi pita “demokrasi”. Bahkan ayat suci dan pasal hukum dipreteli secukupnya, dipakai sebagai tameng moral untuk menusuk orang lain. Ironisnya, semua dilakukan sambil mengaku paling membela rakyat.
Data literasi digital menunjukkan, komentar bernada merendahkan dan provokatif justru mendapat interaksi paling tinggi. Algoritma menyukai amarah. Semakin kasar, semakin laku. Maka jangan heran jika ruang publik hari ini terdengar seperti pasar emosi—ramai, panas, dan jarang ada yang benar-benar mendengar.
Di balik kegaduhan itu, kita menemukan potret batin yang tak kalah bising.
Pertama, luka batin yang hobi keluyuran.
Banyak komentar buruk lahir bukan dari analisis, melainkan dari luka lama yang belum dirawat. Kegagalan hidup, rasa tak diakui, atau marah pada keadaan—semuanya mencari korban. Media sosial menjadi klinik gratis tempat orang menyebar sakitnya ke mana-mana. Sayangnya, tak ada resep, hanya tepuk tangan.
Kedua, harga diri yang defisit tapi sok premium.
Merendahkan orang lain adalah cara tercepat untuk merasa lebih tinggi—tanpa perlu prestasi. Cukup satu kalimat pedas, seseorang bisa merasa pintar, berani, dan penting. Sebuah ilusi yang rapuh, tapi adiktif. Like menjadi vitamin kepercayaan diri, meski efeknya hanya sebentar.
Ketiga, pikiran keruh yang mengaku kritis.
Prasangka dipoles jadi pendapat. Kebencian disamarkan sebagai keberanian. Mereka menyebut diri “lurus” dan “berani jujur”, padahal yang lurus hanya jalur menuju kesimpulan sendiri. Apa pun yang tak sejalan dianggap bodoh, sesat, atau pantas dihina.
Keempat, emosi mentah yang merasa dewasa.
Alih-alih mengelola marah, sebagian orang memilih memamerkannya. Kritik berubah jadi makian, diskusi jadi adu hina. Ini bukan ketegasan—ini ketidakmampuan mengendalikan diri yang diberi mikrofon.
Kelima, kesadaran batin yang entah cuti ke mana.
Orang yang sungguh sadar diri jarang sibuk menghakimi. Tapi kesadaran butuh jeda, dan jeda tak ramah algoritma. Maka yang laku justru suara paling beringas. Di negeri ini, yang tenang sering kalah pamor dari yang paling ribut.
Dalam budaya Jawa, ada ajaran ajining diri saka lathi. Hari ini, pepatah itu tetap berlaku—hanya tafsirnya yang menyedihkan. Lathi dipakai bukan untuk menjaga martabat, melainkan untuk membuktikan siapa paling galak.
Komentar buruk, sejatinya, bukan cermin objek yang dikomentari, melainkan etalase batin pemberinya. Ia memamerkan luka, kekosongan, dan kebingungan—tanpa disadari, tanpa malu.
Mungkin demokrasi kita tidak kekurangan kebebasan, melainkan kekurangan kedewasaan. Kita fasih berbicara, tapi gagap mendengar. Berani berpendapat, tapi alergi pada empati. Di tengah riuh para ahli komentar, satu hal menjadi jelas: yang paling langka hari ini bukan suara rakyat, melainkan suara nurani.
Dan selama kata-kata terus dipakai untuk melukai, jangan heran jika republik ini terdengar semakin nyaring—namun makin sulit menemukan kebijaksanaan. (Aby)
